Saat ini, pengembang anggota Apersi berada dalam posisi bisnis yang kurang menguntungkan, kata Junidi Abdullah, Ketua Umum Pengurus Pusat DPP Apersi Nasional Indonesia.
Meski dampak pandemi masih terasa, ada juga kendala yang mengharuskan swasta bermitra dengan pembangunan rumah subsidi pemerintah.
Dalam hal ini, Al-Junaidi menyoroti isu kenaikan harga rumah bersubsidi yang tidak kunjung naik dalam dua tahun.
Margin telah menurun karena dampak epidemi yang sedang berlangsung dan munculnya bahan bangunan utama seperti besi dan semen.
“Di beberapa daerah, kami memutuskan untuk tidak menjual rumah bersubsidi karena kenaikannya begitu tinggi. Idealnya, pada rapat Komisi ke-5 Republik Demokratik Kongo pada Senin (22/8) di Senayan, Jakarta/2022) , Al-Juneidi Abdullah mengatakan, Dia menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan harus 7%.
Pada audiensi ini, seluruh pejabat pusat dan perwakilan daerah hadir di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Al-Junaidi menambahkan, bukan hanya itu kendala yang ada di industri perumahan bersubsidi, program pemerintah yaitu program Sejuta Rumah.
Rintangan klasik yang selalu menghantui Anda adalah pasokan perumahan yang kurang optimal, karena kuota tidak konstan setiap tahun.
Al-Junaidi juga menambahkan bahwa kenaikan harga tanah dan keanggotaan yang semakin terbatas membuat anggota kesulitan untuk menjalankan usaha.
Al-Junaidi memasukkan bahwa kuota dan harga harus sinkron.
“Sinkronisasi ini akan meningkatkan dan mempertahankan porsi subsidi hipotek yang konsisten. Ini akan menjaga rumah bersubsidi pada biaya produksi.”
Dengan lahan yang semakin terbatas dan mahal, Apersi berharap dapat membantu menyediakan lahan milik negara untuk regenerasi kawasan kumuh.
Ada juga insentif pajak, kemudahan perizinan dan dukungan untuk distribusi dukungan PSU yang adil.
“Dari sisi pengembang, kami terus melakukan inovasi konstruksi dan melakukan pembelian lindung nilai,” tambahnya.
Al-Juneidi menambahkan, Apersi juga telah menyusun roadmap perbaikan ekosistem perumahan, mulai dari masalah pembiayaan hingga land banking.
“Pertama, saya ingin penyesuaian suku bunga KPR bersubsidi FLPP. Selanjutnya, premi asuransi dan dukungan institusi,’ katanya.
Selanjutnya, kata dia, percepatan program tabungan perumahan atau Tapera, serta program KPR informal.
Soal lahan, dia berharap bisa mempercepat operasional bank real estate itu.
Ia mengatakan, “Peran pemerintah daerah sedang diperkuat sehingga ada berbagai kendala seperti transisi dari IMB ke PBG. .
Saifullah Tamliha, Ketua Panitia 5 DPR, mengucapkan terima kasih kepada Apersi yang telah memberikan banyak informasi mengenai percepatan bantuan subsidi perumahan (MBR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada sidang kali ini.
Apersi tidak hanya datang untuk mengadu, tapi berkontribusi dalam bentuk skripsi. Kami semakin sadar akan kendala perumahan bersubsidi yang menyasar MBR.”
Hamka Baku Kade, Anggota Komisi 5 DPR RI, menegaskan Roadmap Apersi Ekosistem Perumahan bisa menjadi salah satu cara untuk terus meningkatkan program subsidi perumahan.
Dia mencontohkan belum bisa memiliki rumah karena perbankan tidak mungkin dilakukan dalam masyarakat informal.
“Seperti pedagang dan lain-lain, penghasilannya harian, tapi tidak ada KPR. Saya harap Tavira yang masih dalam proses, ada jalan keluarnya.”
